Kali ini saya akan membahas tentang penyimpangan yang terjadi terhadap undang - undang dasar 1945 pada masa reformasi. Penyimpangan tersebut terjadi di karenakan adanya kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Sangat di sayangkan mengingat bahwa UUD 1945 di buat dan diperjuangkan dengan mengobarkan jiwa dan raga para pahlawan di saat itu.
Berikut penyimpangan - penyimpangan yang terjadi pada masa era reformasi:
- Bab VIIB pasal 22E ayat 1tentang pemilihan umum
Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima
tahun sekali.
Pelanggaran: Pemilu 2009 banyak kesalahan-kesalahan dalam perhitungan suara dan masih banyak rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih tetapi namanya belum terdaftar dalam pemilihan.
- Bab XA tentang hak asasi manusia
Pasal 28C ayat 1, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Pelanggaran: Masih banyak anak-anak Indonesia yang terlantar di pinggir-pinggir jalan, terutama di kota-kota besar, contohnya Jakarta, mereka belum mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga mereka belum memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
- Bab III pasal 6 ayat 1tentang pemerintahan Negara
Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
Pelanggaran : Presiden RI yang ketiga, yaitu B.J. Habibie sebelum menjadi presiden, beliau telah menerima kewarganegaraan lain yaitu Jerman. Presiden RI yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid secara jasmani beliau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Presiden.
(Nb: Dalam beberapa sumber internet yang pernah saya pelajari tertulis bahwa terdapat pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 1 namun, saya mendapatkan informasi bahwa Presiden RI ketiga B.J. Habibie tidak melakukan pelanggaran di karenakan beliau tidak menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri melainkan di berikan oleh pemerintah Jerman sebagai hadiah atas keberhasilan beliau dalam pembuatan pesawat terbang. Sedangkan Untuk Presiden RI ketiga Abdurrahman Wahid tidak melakukan pelanggaran di karenakan beliau menjabat sebagai presiden terlebih dahulu baru lah peraturan ini di buat)